perjanjian perkawinan dalam Undang Undang, KHI dan CLD-KHI

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU No. 1 TAHUN 1974, KHI, CLD KHI

A.    Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanian perkawinan yaitu “persetujuan yamg di buat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni, perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. “Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah. Jadi jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah).

B.     Peraturan Dalam Perjanjian Perkawinan

1.      Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian Perkawinan di atur dalam BAB V Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut.

(1)    Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2)    Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

(3)    Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4)    Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di ubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

            

Akan tetapi pada tanggal 27 Oktober 2016 ada putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, merubah ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

1.      Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan  perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut”.

2.      Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

3.      Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat di cabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada prsetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atas pencabutan tidak merugikan pihak ketiga”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan yang sebelumnya di atur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan antara lain perjanjian perkawinan di buat secara tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Ketentuan ini memepertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersbut.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat di ubah atau dicabut berdasarkan kesepakan kedua belah pihak. Selama ketentuan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum adanya putusan Mahkama Konstitusi ini perjanjian kawin hanya bisa di ubah saja tetapi tidak dapat dicabut.

2.      Perjanjian perkawian menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

PASAL 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1.      Taklik-Talak dan.

2.      Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

PASAL 46

(1)   Isi taklik-talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2)   Apabila keadaan yang disyaratkan dalam  taklik-talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilam Agama.

(3)   Perjanjian taklik-talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik-talak sudah diperjanjikan tidak dapat di cabut kembali.

PASAL 47

(1)   Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai harta dalam perkawinan.

(2)   Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3)   Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

PASAL 48

(1)   Apabila di buat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.

(2)   Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

PASAL 49

(1)   Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang di bawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2)   Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yand diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

PASAL 50

(1)   Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai pencatat Nikah.

(2)   Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3)   Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-isteri tetapi terhadap pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran suami-isteri dalam surat kabar setempat.

(4)   Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5)   Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diberbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

PASAL 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk merminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

PASAL 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

3.      Perjanjian perkawinan dalam CLD KHI

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 19

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam pasal 4.

Pasal 20

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, status dan perwalian anak, jangka masa perkawinan perlindungan dari kekerasan dan pemaksaan, dan perlakuan semena-mena lainnya.

Pasal 21

(1)   Pada masa atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah.

(2)   Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta percaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan .

(3)   Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta pertama.

Pasal 22

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 23

(1)   Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2)   Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga di perjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 24

(1)   Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2)   Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat di cabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkwinan dilangsungkan.

(3)   Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

(4)   Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan. Pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5)   Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 25

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada salah satu pihak yang di rugikan untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanian perkawinan yaitu “persetujuan yang di buat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan di dalam UU No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam bab V pasal 29, di dalam KHI dijelaskan dalam bab VII pasal 45-52 dan di dalam CLD KHI terdapat dalam bab V pasal 19-25. Perjanjian perkawinan di buat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas batas hukum , agama dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali. 2003. Fiqih Munakahat.Ed.ke-1. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, “Akibat Hukum Perjanjian  Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017

Marzuki Wahid. 2014. Fiqh Indonesia, Kompilasi hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi hukum Islam dalam Bingkai Poitik Indonesia. Bandung:Penerbit Marja.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. Kompilasi Hukum Islam.Bandung:Nuansa Aulia.

Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

 

---